Apasih bentuk negara malaysia itu?
Bentuk Pemerintahan Negara Malaysia adalah Monarki konstitusional dengan Demokrasi dan menggunakan Sistem parlementer.
Malaysia adalah negara federasi yang terdiri dari tiga belas negara bagian dan tiga wilayah persekutuan di kawasan Asia Tenggara dengan luasnya 329.847 km persegi. Ibukotanya ialah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan persekutuan. Jumlah penduduk malaysia ini melebihi 27 juta jiwa. Negara ini dipisahkan dalam dua kawasan — bagian Malaysia Barat dan Malaysia Timur — oleh Kepulauan Natuna, wilayah negara Indonesia di Laut Tiongkok Selatan. Malaysia berbatasan dengan Thailand, negara Indonesia, Singapura, Brunei, dan Negara Filipina. Negara Malaysia ini terletak di dekat khatulistiwa dan beriklim tropika. Kepala negara Malaysia adalah sebutannya Yang di-Pertuan Agong dan pemerintahannya dikepalai oleh Perdana Menteri. Model pemerintahan Malaysia mirip dengan sistem parlementer Westminster.
Malaysia sebagai suatu negara persekutuan tidak pernah ada sampai tahun 1963. Sebelumnya hanyalah sekumpulan koloni yang didirikan oleh Britania Raya pada akhir abad ke-18, dan pada bagian barat Malaysia modern terdiri dari beberapa kerajaan yang terpisah-pisah. Dari kumpulan wilayah jajahan itulah dikenal sebagai Malaya Britania hingga pembubarannya pada tahun 1946, ketika kumpulan itu disusun kembali sebagai Uni Malaya. Karena semakin meluasnya tentangan, kumpulan itu lagi-lagi yang kemudian disusun kembali sebagai Federasi Malaya pada tahun 1948 dan kemudian meraih kemerdekaan pada tanggal 31 Agustus 1957.
Pada tanggal 16 September 1963 yang sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB 1514 dalam proses dekolonialisasi, Singapura, Sarawak, Borneo Utara atau yang sekarang lebih dikenal sebagai sebutan Sabah berubah menjadi negara bagian dari federasi bentukan baru bernama Malaysia termasuk dengan Federasi Malaya. Pada tanggal 9 Agustus 1965 Singapura kemudian dikeluarkan dari Malaysia dan menjadi negara merdeka yang bernama Republik Singapura. Saat tahun-tahun awal pembentukan federasi baru terdapat pula tentangan hadir dari Filipina dan ada konflik militer dengan negara Indonesia.
Bangsa-bangsa yang ada di Asia Tenggara mengalami ledakan ekonomi dan menjalani perkembangan yang cepat di penghujung abad ke-20. Pertumbuhan yang cepat di dasawarsa 1980-an dan 1990-an, rata-rata 8% dari tahun 1991 sampai 1997, telah mengubah Malaysia menjadi negara industri baru. Karena Malaysia adalah salah satu dari tiga negara yang menguasai Selat Malaka, maka perdagangan internasional berperan penting dalam ekonominya. Pada suatu ketika, Malaysia pernah menjadi negara penghasil timah, karet dan minyak kelapa sawit yang di dunia. Industri manufaktur memiliki pengaruh besar bagi ekonomi negara ini. Malaysia juga dipandang menjadi salah satu dari 18 negara berkeanekaragaman hayati terbesar di dunia.
Suku Melayu adalah bagian terbesar dari populasi nrgara Malaysia. Terdapat pula komunitas Tionghoa-Malaysia dan India-Malaysia yang cukup banyak. Bahasa Melayu dan Islam yang masing-masing menjadi bahasa dan agama resmi negara.
Malaysia termasuk anggota perintis ASEAN dan turut serta di berbagai organisasi internasional, seperti PBB. Sebagai negara bekas jajahan Inggris, Malaysia menjadi anggota Negara-Negara Persemakmuran. Malaysia juga menjadi anggota dari D-8(Developing-8), adalah sebuah kesepakatan untuk kerja sama pembangunan delapan negara yang anggotanya: Bangladesh, Malaysia, Mesir, Nigeria,Indonesia, Iran, Pakistan, dan Turki.
Federasi Malaysia adalah sebuah monarki konstitusional yang Kepala negara persekutuan Malaysia adalah Yang di-Pertuan Agong, biasanya disebut Raja Malaysia. Yang di-Pertuan Agong tersebut dipilih dari dan oleh sembilan Sultan Negeri-Negeri Malaya, supaya menjabat selama lima tahun yang secara bergiliran; empat pemimpin negeri lainnya, yang bergelar Gubernur, tidak turut ikut serta di dalam pemilihan.
Sistem pemerintahan di Malaysia adalah bermodelkan sistem parlementerWestminster, adalah warisan dari Penguasa Kolonial Britania. Tetapi di dalam praktiknya, kekuasaannya malah lebih terpusat di eksekutif daripada di bagian legislatif, dan judikatif diperlemah oleh tekanan berkelanjutan dari pemerintah selama zamannya Mahathir, kekuasaan judikatif itu dibagikan antara pemerintah persekutuan dan pemerintah negara bagian. Sejak dari kemerdekaan pada 1957, Malaysia telah diperintah oleh koalisi multipartai yang disebut Barisan Nasional (pernah disebut pula dengan Aliansi).
Untuk kekuasaan legislatur dibagi antara legislatur persekutuan dan legislatur negeri. Parlemen bikameral yang terdiri dari dewan rendah, Dewan Rakyat (mirip dengan "Dewan Perwakilan Rakyat" di Indonesia) dan dewan tinggi, Senat atau Dewan Negara yang mirip "Dewan Perwakilan Daerah" di Indonesia. Sekitar 222 anggota Dewan Rakyat dipilih dari daerah pemilihan beranggota-tunggal dan diatur berdasarkan jumlah penduduk untuk masa jabatan terlama adalah 5 tahun. 70 Senator yang bertugas untuk masa jabatan 3 tahun; 26 di antaranya dipilih oleh 13 majelis negara bagian (masing-masing mengirimkan dua utusan), dua mewakili wilayah persekutuan Kuala Lumpur, masing-masing satu mewakili wilayah persekutuan Labuan dan Putrajaya, dan 40 diangkat oleh raja atas nasihat dari perdana menteri. Di samping Parlemen di tingkatan persekutuan, masing-masing negara bagian juga memiliki dewan legislatif unikameral (Dewan Undangan Negeri) dimana para anggotanya dipilih dari daerah-daerah pemilihan beranggota-tunggal. Pemilihan umum parlemen ini dilakukan paling sedikit lima tahun sekali, pemilih terdaftar berusia 21 tahun ke atas bisa mengkontribusikan suaranya kepada calon anggota Dewan Rakyat dan calon anggota dewan legislatif negara bagian juga yang ada di beberapa negara bagian. Voting tidak diwajibkan.
Pada kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh kabinet, dipimpin oleh perdana menteri, konstitusi Malaysia menetapkan bahwa perdana menteri haruslah dari anggota dewan rendah (Dewan Rakyat), yang telah direstui Yang di-Pertuan Agong dan mendapat dukungan majoritas di dalam parlemen. Kabinetnya dipilih dari para anggota Dewan Rakyat dan Dewan Negara dan bertanggung jawab kepada badan itu. Sedangkan pada kabinet merupakan anggota parlemen yang dipilih dari Dewan Rakyat atau Dewan Negara.
Pada pemerintah negara bagian dipimpin oleh Menteri Besar di negeri-negeri Malaya atau oleh Ketua Menteri di negara-negara yang tidak memelihara monarki lokal, yaitu seorang anggota majelis negara bagian yang dari partai majoritas di dalam Dewan Undangan Negeri. Pada tiap-tiap negara bagian yang memelihara monarki lokal, Menteri Besar haruslah dari seorang Suku Melayu Muslim, walau penguasa ini menjadi subjek kebijaksanaan para penguasa. Kekuasaan politik di Malaysia adalah amat penting untuk memperjuangkan suatu isu dan hak. Oleh dari itu kekuasaan memainkan peranan yang amat penting dalam melakukan perubahan.
Bentuk Pemerintahan Negara Malaysia adalah Monarki konstitusional dengan Demokrasi dan menggunakan Sistem parlementer.
Malaysia adalah negara federasi yang terdiri dari tiga belas negara bagian dan tiga wilayah persekutuan di kawasan Asia Tenggara dengan luasnya 329.847 km persegi. Ibukotanya ialah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan persekutuan. Jumlah penduduk malaysia ini melebihi 27 juta jiwa. Negara ini dipisahkan dalam dua kawasan — bagian Malaysia Barat dan Malaysia Timur — oleh Kepulauan Natuna, wilayah negara Indonesia di Laut Tiongkok Selatan. Malaysia berbatasan dengan Thailand, negara Indonesia, Singapura, Brunei, dan Negara Filipina. Negara Malaysia ini terletak di dekat khatulistiwa dan beriklim tropika. Kepala negara Malaysia adalah sebutannya Yang di-Pertuan Agong dan pemerintahannya dikepalai oleh Perdana Menteri. Model pemerintahan Malaysia mirip dengan sistem parlementer Westminster.
Malaysia sebagai suatu negara persekutuan tidak pernah ada sampai tahun 1963. Sebelumnya hanyalah sekumpulan koloni yang didirikan oleh Britania Raya pada akhir abad ke-18, dan pada bagian barat Malaysia modern terdiri dari beberapa kerajaan yang terpisah-pisah. Dari kumpulan wilayah jajahan itulah dikenal sebagai Malaya Britania hingga pembubarannya pada tahun 1946, ketika kumpulan itu disusun kembali sebagai Uni Malaya. Karena semakin meluasnya tentangan, kumpulan itu lagi-lagi yang kemudian disusun kembali sebagai Federasi Malaya pada tahun 1948 dan kemudian meraih kemerdekaan pada tanggal 31 Agustus 1957.
Pada tanggal 16 September 1963 yang sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB 1514 dalam proses dekolonialisasi, Singapura, Sarawak, Borneo Utara atau yang sekarang lebih dikenal sebagai sebutan Sabah berubah menjadi negara bagian dari federasi bentukan baru bernama Malaysia termasuk dengan Federasi Malaya. Pada tanggal 9 Agustus 1965 Singapura kemudian dikeluarkan dari Malaysia dan menjadi negara merdeka yang bernama Republik Singapura. Saat tahun-tahun awal pembentukan federasi baru terdapat pula tentangan hadir dari Filipina dan ada konflik militer dengan negara Indonesia.
Bangsa-bangsa yang ada di Asia Tenggara mengalami ledakan ekonomi dan menjalani perkembangan yang cepat di penghujung abad ke-20. Pertumbuhan yang cepat di dasawarsa 1980-an dan 1990-an, rata-rata 8% dari tahun 1991 sampai 1997, telah mengubah Malaysia menjadi negara industri baru. Karena Malaysia adalah salah satu dari tiga negara yang menguasai Selat Malaka, maka perdagangan internasional berperan penting dalam ekonominya. Pada suatu ketika, Malaysia pernah menjadi negara penghasil timah, karet dan minyak kelapa sawit yang di dunia. Industri manufaktur memiliki pengaruh besar bagi ekonomi negara ini. Malaysia juga dipandang menjadi salah satu dari 18 negara berkeanekaragaman hayati terbesar di dunia.
Suku Melayu adalah bagian terbesar dari populasi nrgara Malaysia. Terdapat pula komunitas Tionghoa-Malaysia dan India-Malaysia yang cukup banyak. Bahasa Melayu dan Islam yang masing-masing menjadi bahasa dan agama resmi negara.
Malaysia termasuk anggota perintis ASEAN dan turut serta di berbagai organisasi internasional, seperti PBB. Sebagai negara bekas jajahan Inggris, Malaysia menjadi anggota Negara-Negara Persemakmuran. Malaysia juga menjadi anggota dari D-8(Developing-8), adalah sebuah kesepakatan untuk kerja sama pembangunan delapan negara yang anggotanya: Bangladesh, Malaysia, Mesir, Nigeria,Indonesia, Iran, Pakistan, dan Turki.
Federasi Malaysia adalah sebuah monarki konstitusional yang Kepala negara persekutuan Malaysia adalah Yang di-Pertuan Agong, biasanya disebut Raja Malaysia. Yang di-Pertuan Agong tersebut dipilih dari dan oleh sembilan Sultan Negeri-Negeri Malaya, supaya menjabat selama lima tahun yang secara bergiliran; empat pemimpin negeri lainnya, yang bergelar Gubernur, tidak turut ikut serta di dalam pemilihan.
Sistem pemerintahan di Malaysia adalah bermodelkan sistem parlementerWestminster, adalah warisan dari Penguasa Kolonial Britania. Tetapi di dalam praktiknya, kekuasaannya malah lebih terpusat di eksekutif daripada di bagian legislatif, dan judikatif diperlemah oleh tekanan berkelanjutan dari pemerintah selama zamannya Mahathir, kekuasaan judikatif itu dibagikan antara pemerintah persekutuan dan pemerintah negara bagian. Sejak dari kemerdekaan pada 1957, Malaysia telah diperintah oleh koalisi multipartai yang disebut Barisan Nasional (pernah disebut pula dengan Aliansi).
Untuk kekuasaan legislatur dibagi antara legislatur persekutuan dan legislatur negeri. Parlemen bikameral yang terdiri dari dewan rendah, Dewan Rakyat (mirip dengan "Dewan Perwakilan Rakyat" di Indonesia) dan dewan tinggi, Senat atau Dewan Negara yang mirip "Dewan Perwakilan Daerah" di Indonesia. Sekitar 222 anggota Dewan Rakyat dipilih dari daerah pemilihan beranggota-tunggal dan diatur berdasarkan jumlah penduduk untuk masa jabatan terlama adalah 5 tahun. 70 Senator yang bertugas untuk masa jabatan 3 tahun; 26 di antaranya dipilih oleh 13 majelis negara bagian (masing-masing mengirimkan dua utusan), dua mewakili wilayah persekutuan Kuala Lumpur, masing-masing satu mewakili wilayah persekutuan Labuan dan Putrajaya, dan 40 diangkat oleh raja atas nasihat dari perdana menteri. Di samping Parlemen di tingkatan persekutuan, masing-masing negara bagian juga memiliki dewan legislatif unikameral (Dewan Undangan Negeri) dimana para anggotanya dipilih dari daerah-daerah pemilihan beranggota-tunggal. Pemilihan umum parlemen ini dilakukan paling sedikit lima tahun sekali, pemilih terdaftar berusia 21 tahun ke atas bisa mengkontribusikan suaranya kepada calon anggota Dewan Rakyat dan calon anggota dewan legislatif negara bagian juga yang ada di beberapa negara bagian. Voting tidak diwajibkan.
Pada kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh kabinet, dipimpin oleh perdana menteri, konstitusi Malaysia menetapkan bahwa perdana menteri haruslah dari anggota dewan rendah (Dewan Rakyat), yang telah direstui Yang di-Pertuan Agong dan mendapat dukungan majoritas di dalam parlemen. Kabinetnya dipilih dari para anggota Dewan Rakyat dan Dewan Negara dan bertanggung jawab kepada badan itu. Sedangkan pada kabinet merupakan anggota parlemen yang dipilih dari Dewan Rakyat atau Dewan Negara.
Pada pemerintah negara bagian dipimpin oleh Menteri Besar di negeri-negeri Malaya atau oleh Ketua Menteri di negara-negara yang tidak memelihara monarki lokal, yaitu seorang anggota majelis negara bagian yang dari partai majoritas di dalam Dewan Undangan Negeri. Pada tiap-tiap negara bagian yang memelihara monarki lokal, Menteri Besar haruslah dari seorang Suku Melayu Muslim, walau penguasa ini menjadi subjek kebijaksanaan para penguasa. Kekuasaan politik di Malaysia adalah amat penting untuk memperjuangkan suatu isu dan hak. Oleh dari itu kekuasaan memainkan peranan yang amat penting dalam melakukan perubahan.
Comments
Post a Comment